Dana BLUD RSUD Kayuagung RP 84 Milyar Sekedar Perencanaan.
Kayuagung OKI. Jelajahindo.com—Ketua Dewan Pimpinan Cabang Rakyat Indonesia Berdaya (DPC RIB) Kabupaten Ogan Komering (OKI) Sumatera Selatan, Hipson Munandar, pertanyakan Anggaran Dana, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) yang pagu anggaran mencapai puluhan milyar rupiah.
Ketua DPC RIB Hipson Munandar mengatakan, dana yang dianggarkan RSUD Kayuagung dari Sumber dana BLUD tahun 2025 ada tiga aitem yaitu BLUD tahun 2025 KLPD Kabupaten OKI dengan Mata Anggaran Keluar (MAK) atau Kode jenis belanja tertentu
1.02..01.2.10.0001.5.2.02.99.99.9999, pagu anggaran Rp80.400.000.000,-. ,Rp3.700.000.000, dan Rp300.000.000,- dengan total pagu sebesar Rp84.400.000.000,-, anggaran puluhan milyar ini di temukan pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Kayuagung tahun anggaran 2025
Hipson menambahkan BLUD bukan hanya rencana dan bukan pula sekadar menunggu hasil dari pasien yang berobat. BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah (seperti Rumah Sakit, Puskesmas, atau Laboratorium) yang diberi fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut Hipson mengatakan BLUD tetap memiliki anggaran. Mereka menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah.
Sumber pendanaan BLUD bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan sendiri, seperti hasil layanan pasien rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dsb.
BLUD bukan hanya rencana dan tidak semata-mata menggantungkan anggaran dari pasien. Mereka tetap mendapatkan dana dari APBD serta memiliki fleksibilitas untuk mengelola pendapatan operasionalnya sendiri guna meningkatkan mutu layanan..
Menurut Bagian Perencanaan RSUD Kayuagung, Topo di dampingi, Bagian Humas, Hukum Kemitraan Reni saat di konfirmasi wartawan di ruang rapat RSUD Mengatakan, Mengenai anggaran BLUD mulai dua tahun terakhir ini diwajibkan untuk diinput di Rencana Umum Pengadaan. .RUP.
Mengenai dana anggaran BLUD sebesar
Rp84.400.000.000 yang di pertanyakan
karena data itu ditarik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Mengapa SIPD nya secara global kita sesuai dengan permendagrinya yang secara mengamanatkan global, jadi ada belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal, untuk operasional seluruh rumah sakit, seperti bayar gaji pegawai non PNS, bayar listrik, beli BBM genset, beli BBM ambulance, beli obat, beli seluruh untuk operasional RSUD termasuk perawatan listrik telepon dan lain-lain
Lebih lanjut Topo mengatakan Kenapa dibuat satu paket, karena di situ pilihannya cuma paket, saya lihat RUP. itu mengakumodir dana-dana yang pengadaannya satu paket, seolah-olah menjadi pertanyaannya.
Topo menambahkan seperti ada dana 3,9 Milyar itu belanja modal misalnya ada AC rusak kita beli, komputer rusak kita beli, beda dengan APBD kalau APBD paket pekerjaan pengadaan mobiler, itu dananya sudah ada. kalau kita ini dananya nggak ada, atau belum tentu ada kenapa belum ada karen dananya menunggu dari pasien yang berobat Itulah dana BLUD misalkan ada pasien bayar duitnya baru kita bisa beli, Mengenai dana Rp 80 milyar yang dianggarkan itu belum tentu ada karena
dana itu pendapatan dari pasien. Bukan dari APBD. Jelas Topo. (Tim)
