Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Raja Hadiri Musdes Pembentukan RKP Desa Sungai Pinang Lagati Tahun 2026
OGAN ILIR, Jelajahindo.com – Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan transparan, Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Raja Briptu Andi Oktawijaya menghadiri acara Musyawarah Desa Sungai Pinang Lagati (Musdes) Pembentukan Tim Penyusunan RKPDes Tahun 2026 dan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Sungai Pinang Lagati, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Kamis (12/9/2025) sekira pukul 08.00 Wib.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Camat Sungai Pinang, Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir, Dinas P3MD, Kades dan Perangkat Desa, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua BPD dan anggota serta warga Desa Sungai Pinang Lagati.
Acara dibuka secara resmi oleh Camat Sungai Pinang, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan program kerja yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Pinang Lagati dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar RKP Desa Tahun 2026 dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa ke depan nya.
Dalam kesempatan yang sama Kapolsek Tanjung Raja AKP Zahirin melalui Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Raja Briptu Andi Oktawijaya juga menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan musyawarah desa ini. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan di Desa Sungai Pinang Lagati.
“Musyawarah seperti ini merupakan bentuk nyata dari demokrasi di tingkat Desa. Kami dari Polsek Tanjung Raja siap mendukung dan mengawal setiap proses pembangunan yang berlandaskan aspirasi masyarakat,” ujar Bhabinkamtibmas.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Penyusunan RKP Desa Sungai Pinang Lagati Tahun Anggaran 2026, yang menjadi simbol dimulainya tahapan perencanaan pembangunan desa. Tak lupa, hasil penyusunan RKP tersebut juga secara resmi diserahkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan desa.
