FPM Madina Nusantara Surati Kapolres Madina Terkait Kerusakan Lingkungan dan Tambang Ilegal
Mandailing Natal, Jelajahindo.com – Forum Paguyuban Mahasiswa Madina Nusantara (FPM Madina) secara resmi menyurati Kapolres Mandailing Natal untuk menyoroti persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah. Dalam surat tersebut, FPM Madina menyoroti minimnya tindakan penegakan hukum yang dianggap tidak maksimal dan bahkan mencurigai adanya keterlibatan oknum dalam praktik ilegal tersebut.
Koordinator Nasional FPM Madina, Sofian Suheri Lubis, menyatakan bahwa aktivitas tambang ilegal di beberapa daerah seperti Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, dan Hutabargot telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. “Ada cerita-cerita dari masyarakat setempat yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian diduga menerima setoran dari aktivitas tambang ilegal, baik berupa uang maupun material batu,” ujar Sofian dalam pernyataan tertulisnya.
Di Kecamatan Kotanopan, kerusakan lingkungan semakin nyata dengan tercemarnya sungai-sungai di wilayah tersebut akibat tambang ilegal. Meski sudah ada penutupan tambang dan penyitaan 13 ekskavator, FPM Madina mempertanyakan mengapa para pemilik alat berat tersebut belum ditangkap. “Ini jelas melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, yang mengatur pidana lima tahun penjara dan denda Rp100 miliar bagi pelanggar,” tambah Sofian.
Selain tambang ilegal, FPM Madina juga menyoroti pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT HKI di Kecamatan Batang Natal yang diduga membuang limbah langsung ke Sungai Batang Natal. “Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegasnya.
FPM Madina menyatakan bahwa surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kapolres Mandailing Natal, tetapi juga akan ditembuskan kepada Kapolri, Menteri ESDM, hingga Presiden Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menekan pemerintah pusat agar turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
“Melihat kebobrokan penegakan hukum dan sikap acuh tak acuh Pemda serta Kapolres, kami menuntut agar mafia tambang dan perusahaan yang mencemari lingkungan segera ditindak tegas. Kami tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan terus terjadi,” kata Sofian.
Sebagai langkah lanjutan, FPM Madina juga berencana menggelar aksi besar-besaran di Mandailing Natal untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum yang tegas. “Hasil konsolidasi dengan seluruh koordinator FPM Madina Nusantara menunjukkan bahwa aksi ini perlu dilakukan demi menyuarakan kepentingan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya.
Dengan ini, FPM Madina berharap surat yang telah dilayangkan dapat menjadi momentum untuk membenahi pengelolaan sumber daya alam di Mandailing Natal dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. (Tim)
