Gelombang Demo Tolak RUU Pilkada 2024, Rupiah Terpuruk di Tengah Ketidakpastian Politik
Nasional, Jelajahindo.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin terpuruk di tengah situasi politik yang memanas akibat gelombang demonstrasi besar-besaran yang menentang Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) 2024. Peristiwa ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tiba-tiba melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, yang menimbulkan kontroversi luas di kalangan masyarakat dan para pengamat politik.
Pada Kamis (22/8/2024), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 15.595/US$, melemah 0,74% dalam satu hari perdagangan. Ini merupakan pelemahan terbesar sejak pertengahan Juni 2024, ketika rupiah juga mengalami penurunan signifikan sebesar 0,8% dalam sehari. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama karena banyak pihak mengaitkan pelemahan rupiah dengan ketidakstabilan politik dalam negeri yang dipicu oleh demonstrasi terkait RUU Pilkada 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang ditemui usai menghadiri acara di Jakarta International Expo, Kemayoran, mengaku tidak dapat berkomentar banyak mengenai situasi tersebut. “Kita tunggu saja,” ucapnya singkat, sembari menunjukkan gestur optimistis dengan mengacungkan jempolnya. Meski demikian, Airlangga tetap percaya bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat seperti yang terjadi sembilan hari kerja sebelumnya.
Aksi demonstrasi yang diprakarsai oleh mahasiswa dan buruh ini dipicu oleh keputusan DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada, khususnya terkait batasan usia bagi calon kepala daerah. Pada Rabu (21/8/2024), rapat panitia kerja (panja) menyepakati penggunaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung pada saat pelantikan calon terpilih. Keputusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa syarat usia dihitung saat penetapan pasangan calon.
Keputusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 pada 4 Juni 2024 lalu juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah Peraturan KPU (PKPU). Dalam putusan tersebut, MA menyebutkan bahwa batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau walikota akan berlaku pada saat pelantikan kepala daerah terpilih. Perubahan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang menambah ketidakpastian dalam proses Pilkada 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November.
Para ekonom dan analis pasar menyatakan bahwa pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dalam negeri yang sedang tidak stabil. Hosianna Situmorang, seorang ekonom dari Bank Danamon, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rupiah melemah adalah transisi politik yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. “Ya salah satunya begitu, karena transisi dan dinamika politik,” ujarnya.
Ahmad Mikail, ekonom dari Sucor Sekuritas, juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait ketidakpastian politik yang timbul akibat perbedaan pandangan antara MK dan MA mengenai syarat usia calon kepala daerah. Mikail menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ini berpotensi menyebabkan pengulangan Pilkada di beberapa daerah jika ada keputusan yang bertentangan antara kedua lembaga tersebut. “Iya, politik orang takut, ketidakpastian politik tinggi. Karena kalau DPR berbeda dengan keputusan MK, ada kemungkinan Pilkada ulang,” katanya.
Mikail juga menambahkan bahwa jika terjadi judicial review atau uji materi ke MK terkait perubahan undang-undang ini, kemungkinan besar MK bisa menganulir hasil Pilkada. Hal ini tentu saja akan menambah ketidakpastian politik yang sudah tinggi, dan bisa berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang semakin melemah.
Gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya dampak dari revisi RUU Pilkada 2024 ini. Mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan DPR. Mereka menilai bahwa perubahan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi dalam pemilihan kepala daerah.
Sementara itu, di sisi ekonomi, para pelaku pasar masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait perkembangan politik ini. Ketidakpastian yang terjadi saat ini membuat investor cenderung mengambil sikap hati-hati, yang berimbas pada melemahnya nilai tukar rupiah. Banyak pihak berharap agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gejolak politik ini dan memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.
Dalam jangka pendek, pelemahan rupiah diperkirakan masih akan berlanjut jika situasi politik tidak segera stabil. Namun, ada harapan bahwa setelah demonstrasi mereda dan ada kejelasan hukum terkait RUU Pilkada, nilai tukar rupiah bisa kembali menguat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, para pengamat politik menilai bahwa polemik terkait RUU Pilkada ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Keputusan yang diambil secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan dampak luasnya hanya akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan merugikan perekonomian negara.
Secara keseluruhan, demonstrasi menentang RUU Pilkada 2024 ini menjadi sorotan utama tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia internasional. Banyak negara yang tengah mengamati perkembangan politik di Indonesia dengan cermat, terutama karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Bagaimana pemerintah Indonesia menangani situasi ini akan menjadi indikator penting bagi kredibilitas dan stabilitas politik negara ini ke depannya.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, jelas bahwa revisi RUU Pilkada 2024 tidak hanya berdampak pada proses politik di tanah air, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Masyarakat kini menunggu langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan bahwa demokrasi serta stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Penulis/Editor : Redaksi
