FPM Madina Nusantara Kritik Program 100 Hari Kerja Bupat Madina : Tidak Ada Gebrakan, Komitmen Tinggal Janji

Panyabungan, Jelajahiindo.com –
Forum Paguyuban Mahasiswa Madina se-Nusantara (FPM Madina Nusantara) dibawah kepemimpinan ketua Sofian Suheri Lubis menyampaikan kritik terbuka terhadap program 100 hari kerja Bupati Kabupaten Mandailing Nata (Madina) H. Saifullah Nasution, yang dinilai gagal menunjukkan gebrakan baru dalam pembangunan daerah. Program yang seharusnya menjadi cerminan visi perubahan justru tampil biasa-biasa saja, bahkan tidak menyentuh persoalan mendasar yang menyangkut hajat hidup masyarakat Mandailing Natal, Ahad (15/06/2025).

Bupati sebelumnya menyampaikan komitmen bahwa seluruh kebijakan pemerintahannya ke depan akan *langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, namun dalam pelaksanaan program 100 hari, janji tersebut tidak terlihat nyata di lapangan.


Kesehatan: Minim Reformasi, Sarat Masalah
Sektor kesehatan menjadi salah satu sorotan utama. Tidak terlihat adanya langkah konkret dalam melakukan reformasi regulasi maupun birokrasi di Dinas Kesehatan. RSUD Panyabungan sebagai fasilitas kesehatan utama justru terus menuai kontroversi: mulai dari dugaan pungli penerbitan SK, pelayanan yang kurang di apresiasi masyarakat, hingga persoalan limbah medis yang tidak jelas pengelolaannya kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa perbaikan sistemik belum menjadi perhatian serius.


Pendidikan: Warisan Masalah yang Diabaikan
Di sektor pendidikan, tidak ada pernyataan tegas atau langkah korektif dari Bupati terhadap carut-marutnya sistem pendidikan warisan pemerintahan sebelumnya. Kasus korupsi dana DAK, pungli dalam rekrutmen PPPK, hingga lemahnya pengawasan mutu pendidikan tak disentuh sedikit pun. Bahkan, sampai hari ini masih ada Sekolah Dasar di Kecamatan Muara Sipongi yang tidak layak pakai. Ini adalah bukti bahwa sektor pendidikan tidak masuk dalam prioritas reformasi Bupati dalam 100 hari kerja pertamanya.


Pertanian dan Ekonomi: Sektor Rakyat yang Diabaikan
Pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Mandailing Natal, dengan lebih dari 48% masyarakat menggantungkan hidup dari sektor ini, belum mendapatkan perhatian strategis. Ide-ide peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian yang telah disampaikan langsung oleh FPM Madina kepada Bupati saat kunjungan ke rumah dinas, hingga kini belum terlihat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program nyata yang berpihak pada petani.


Kebudayaan dan Pariwisata: Retorika Tanpa Aksi
Sektor kebudayaan yang kerap digembar-gemborkan sebagai perhatian khusus Bupati Saifullah Nasution juga tidak menunjukkan geliat signifikan. Tidak ada kebijakan monumental yang dapat dijadikan tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam melestarikan budaya Mandailing. Perangkat budaya seperti “Oerkumpulan NNB” harus lebih diberdayakan dibandingkan komunitas pemuda lainnya, karna menjadi salah satu penjaga budaya di Mandailing. Selain itu, pemulihan sektor wisata berbasis budaya seperti *Taman Raja Batu* tidak tampak dalam skema revitalisasi atau pengembangan yang nyata. Ini menjadi ironi bagi seorang kepala daerah yang mengaku peduli budaya.


Sumber Daya Alam: Tidak Ada Kepastian Arah Kebijakan
Paling kami sayangkan adalah soal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tambang emas ilegal yang masih berjalan tanpa kejelasan kebijakan. Di satu sisi, aktivitas ini dianggap sebagai bagian dari produktivitas ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, dampaknya terhadap lingkungan sangat merusak dan berjangka panjang. Sayangnya, Bupati tidak mengambil sikap tegas atau menawarkan solusi kebijakan yang jelas dan berkeadilan dalam menghadapi persoalan ini.

“Tuntutan Mahasiswa FPM Madina Nusantara di Program 100 hari kerja Bupati Mandailing Natal (Madina) seharusnya menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah pemerintahan yang berpihak pada rakyat, namun sayangnya justru menunjukkan ketidakseriusan dan ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan-persoalan utama masyarakat”. Ucap Sofian


Adapun tuntutan dari Mahasiswa FPM Madina Nusantara tersebut antaralain :
1. Reformasi menyeluruh sektor kesehatan dan pendidikan**, termasuk audit dan perbaikan tata kelola dinas terkait.
2. Kebijakan terukur untuk peningkatan produktivitas pertanian**, bukan hanya seremonial atau simbolik.
3. Revitalisasi sektor budaya dan pariwisata berbasis masyarakat**, bukan sekadar mendukung kelompok-kelompok tertentu.
4. Pengambilan sikap tegas dan kebijakan konkret terkait tambang emas ilegal dan pemanfaatan SDA

“Kami, mahasiswa Mandailing Natal yang tergabung dalam FPM Madina Nusantara, akan terus mengawal pemerintahan daerah agar tidak keluar dari jalur keadilan sosial dan tanggung jawab publik” Tegas kata Sofian Suheri.
(Tim)