
BOLTIM — Masyarakat Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), meminta Panitia Pengawas Pemilihan Sangadi (PJS) untuk menindak tegas dugaan keterlibatan aparat Desa dalam politik praktis yang mengarah kepada salah satu bakal calon Sangadi.
Khawatiran warga muncul setelah adanya informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan langsung aparat Desa dalam mendukung salah satu bakal calon.
Warga menekankan bahwa netralitas aparat Desa adalah syarat mutlak agar proses demokrasi di desa berjalan jujur, adil, dan transparan.
Warga juga mengingatkan bahwa keterlibatan aparat Desa dalam politik praktis atau kampanye pemilihan kepala desa merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa — Pasal 51 huruf (j):
“Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala desa.”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 — Pasal 30 ayat (2):
Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD
3. Sanksi Administratif.
– Teguran lisan dan/atau teguran tertulis
– Pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dari jabatan
4. Sanksi Pidana.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pejabat negara dan perangkat desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan netralitas dapat dipidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, serta denda paling sedikit Rp600.000 hingga paling banyak Rp6.000.000
Masyarakat Kotabunan Selatan berharap Panitia Pengawas Sangadi (PJS) segera menelusuri kebenaran informasi tersebut dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran. Demi integritas pemilihan, seluruh bakal calon harus diperlakukan sama, dan aparat Desa wajib menjaga jarak serta netralitas dari seluruh kontestasi pemilihan.
“Pemimpin yang kita pilih nanti harus lahir dari proses yang bersih. Jangan biarkan ada pihak yang menggunakan kekuasaan jabatan untuk mempengaruhi pilihan rakyat,” ujar salah satu warga, (13/10/2026).
Proses demokrasi di tingkat desa adalah hak seluruh warga. Mari kita jaga bersama agar Pemilihan Sangadi Kotabunan Selatan berjalan bebas dari campur tangan pihak manapun, jujur, dan adil bagi semua calon.
(Andry)





