MANADO – Penguatan integritas dan fungsi pengawasan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026), di Swiss‑Belhotel Manado.
Kegiatan diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado dengan tema optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kegiatan menekankan sinkronisasi perencanaan pembangunan, efisiensi anggaran, kemandirian fiskal, serta penguatan peran DPRD dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
Dalam pemaparan bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Dr. Ferrytass menjelaskan DPRD memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiganya menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan publik dan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, menekankan pencegahan korupsi harus dimulai sejak proses perencanaan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah.
“Sejumlah potensi kerawanan seperti konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan harus diantisipasi melalui pengawasan yang objektif dan berintegritas,” ucapnya.
Dr. Ferrytass juga mengingatkan agar hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibangun secara proporsional melalui prinsip checks and balances. Perbedaan kewenangan keduanya harus menjadi kekuatan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, bukan ruang bagi intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, komitmen antikorupsi harus menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan,” tutupnya.
Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tony Tumbelaka, Wakil Ketua I Febrianto Tangahu, S.H., dan Wakil Ketua II Sulhan, S.E., S.H.
Turut hadir jajaran Komisi I, Komisi II, dan Komisi III beserta para anggota. Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam menjalankan fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya dalam mengawal penyusunan APBD 2027 agar lebih berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Andry
Semoga berita ini siap untuk diposting dan sesuai dengan kebutuhan Anda!
Referensi Terkait
Contoh peristiwa/kegiatan sejenis; bukan bukti kejadian dalam artikel.
