Skandal Etika: Legislator PDIP Boltara Diduga Hina LSM dengan “So Lapar” dan “Tai Cacing” di Tengah Kasus Hukum Ijazah Palsu

admin 09/03/26Last Updated: 09/03/26

277

Skandal etika komunikasi meledak di Bolmut: Legislator PDIP diduga hina Ketua LSM Galaksi Sulut dengan kata-kata kasar "so lapar" dan "tai cacing" di tengah kasus dugaan ijazah palsu yang diselidiki Polda Sulut dan Polres Bolmut. Ujian bagi transparansi DPRD.

Jelajahindo.com, Boltara – Seorang anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara (Boltara) dari PDI Perjuangan berinisial MP kini berhadapan dengan dua front sekaligus, kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki aparat hukum, dan skandal etika komunikasi yang meledak di ruang publik. Alih-alih memberikan klarifikasi atas dugaan penggunaan ijazah Paket C ilegal, oknum legislator ini justru diduga melontarkan kata-kata kasar “so lapar” dan “tai cacing” kepada Ketua LSM Galaksi Sulut yang mengawal kasusnya.

Dari Ruang Sidang ke Grup WhatsApp, Ketika Legislator Kehilangan Kesabaran

Kontroversi bermula ketika LSM Galaksi Sulut, yang dipimpin oleh Rheinal Mokodompis, terus mengawal perkembangan kasus dugaan ijazah palsu yang melibatkan anggota DPRD tersebut. Dua laporan hukum telah dilayangkan, satu ke Polda Sulawesi Utara sejak September 2025, dan satu lagi ke Polres Bolmong Utara pada Januari 2026 terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses legalisir ijazah.

Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih menunjukkan kedewasaan politik dengan memberikan penjelasan atau klarifikasi, oknum legislator PDIP tersebut diduga justru melontarkan serangan verbal melalui grup WhatsApp. Dalam percakapan yang kini telah beredar luas, ia diduga menyebut Ketua LSM dengan istilah “so lapar” yang dalam bahasa sehari-hari bermakna “sudah lapar” dan yang lebih parah, menggunakan kata “tai cacing”.

Ketika Pejabat Publik Gagal Memahami Etika

Dalam perspektif komunikasi politik, serangan verbal ini bukan sekadar masalah pribadi. Ini adalah cerminan kegagalan fundamental dalam memahami peran LSM sebagai pengawas publik dalam sistem demokrasi.

Organisasi masyarakat sipil seperti Galaksi Sulut menjalankan fungsi check and balance yang dilindungi undang-undang, dan aktivitas advokasi mereka merupakan bagian integral dari mekanisme pengawasan penyelenggara negara.

“Alih-alih menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan publik, serangan verbal yang diduga dilontarkan oleh oknum legislator tersebut justru memunculkan pertanyaan baru: apakah pernyataan bernada personal itu merupakan bentuk pengalihan isu dari dugaan pemalsuan dokumen yang sedang menjadi perhatian?” demikian analisis dari pengamat komunikasi politik (Redaksi).

Modus Operandi: Dari Chat Grup ke Telepon Langsung

Tak berhenti di grup WhatsApp, oknum anggota DPRD tersebut juga diduga melakukan panggilan langsung melalui WhatsApp kepada Ketua LSM Galaksi Sulut. Dalam pesan singkat yang terekam, ia menulis, “sentimen nn kang, brita itu trus kong nn moputar-puntar bale terus” yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “berita itu bernada sentimen. Berita itu tidak benar dan diputar-putar terus.”

Respons ini menunjukkan pola komunikasi yang defensif dan cenderung menyalahkan pihak lain, bukan bersikap responsif dan dialogis. Dalam teori manajemen krisis komunikasi, pendekatan semacam ini justru dapat memperburuk krisis kepercayaan karena publik merasa tidak dihargai dan diabaikan.

Tanggapan LSM: Data vs. Emosi

Menanggapi serangan tersebut, Ketua LSM Galaksi Sulut menegaskan dengan tegas bahwa pihaknya tidak pernah melaporkan suatu kasus hukum tanpa didukung data atau alat bukti yang layak diuji dalam proses pemeriksaan. Ia menyindir oknum legislator yang terkesan tidak membaca secara utuh isi pemberitaan yang beredar.

“Untuk pak aleg yang terhormat, jangan malas membaca isi berita supaya tidak terlihat arogan. Jangan bicara asal-asalan tanpa data,” tegasnya. “Kami juga menerima banyak tawaran agar laporan ini dihentikan. Namun demi menjaga kepercayaan publik, kami memilih menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum sampai selesai.”

Pernyataan ini menunjukkan profesionalisme LSM dalam menghadapi provokasi, sekaligus menjadi kontras tajam dengan sikap emosional yang diduga ditunjukkan oleh oknum pejabat publik.

Ujian Bagi DPRD Bolmut

Bagi banyak kalangan, persoalan ini tidak hanya menyangkut etika komunikasi seorang pejabat publik. Lebih dari itu, kasus ini dinilai menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkungan DPRD Bolaang Mongondow Utara. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga wibawa lembaga legislatif di mata masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari oknum anggota DPRD Bolmut yang disebut-sebut melontarkan pernyataan tersebut. Diamnya legislator tersebut justru semakin memperkuat dugaan adanya ketidakmampuan dalam mengelola krisis komunikasi.

Ketika Kata-Kata Menjadi Boomerang

Dalam era digital di mana setiap percakapan dapat direkam dan disebarluaskan, etika komunikasi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik, kata-kata yang dilontarkan tidak hanya mencerminkan pribadi, tetapi juga citra institusi yang diwakili. Dan terkadang, diam adalah emas terutama ketika emosi menguasai logika.