Cek Ploting 20 SHM di Lahan Sengketa Ditolak, Polisi Dihadapkan pada Dua Kasus Saling Lapor
Jelajahindio.com, Lampung Selatan — Ketegangan mewarnai proses pengecekan 20 Sertipikat Hak Milik (SHM) di lahan yang berpolemik di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, pada Selasa (11/10/2025).
Upaya Polres Lampung Selatan melakukan ploting batas lahan berujung penolakan dari pihak Ahyat Syukur, sebagai pemegang putusan Mahkamah Agung tahun 1993, atas lahan tersebut.
Ahyat mempersoalkan kejanggalan administratif pada sebagian dokumen. Dari 20 SHM yang akan dicek, 8 di antaranya tercatat beralamat di Desa Canggu, bukan di Desa Marga Catur.
>“Bagaimana mungkin sertipikat yang beralamat di Desa Canggu dilakukan pengecekan di Marga Catur?” ujar pihak Ahyat mempertanyakan langkah tersebut.
Data yang dipegang warga penggarap lahan juga menunjukkan hal serupa, alamat dalam SHM tercatat di Canggu, namun lokasi fisik tanah berada di Marga Catur. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya tumpang tindih atau kesalahan administrasi penerbitan SHM yang kini memicu sengketa.
Meski sempat menolak, pihak Ahyat Syukur akhirnya memberi izin pengecekan dilakukan, setelah dijelaskan langsung oleh Kanit Harda Polres Lampung Selatan, Anes Arsyad.
Anes menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penyelidikan resmi kepolisian, menindaklanjuti dua laporan yang kini saling berhadapan.
Pihak Ahyat melapor atas dugaan penyerobotan lahan dan Perusakan bibit pohon oleh warga, sementara warga pemegang SHM melaporkan balik Ahyat atas dugaan perusakan tanaman di lokasi sengketa.
Situasi ini membuat kepolisian harus turun langsung memastikan batas dan posisi tanah sesuai sertipikat yang ada.
Polres Lampung Selatan menyatakan, pengecekan lapangan ini menjadi langkah penting untuk mengurai simpul persoalan agraria yang menahun di wilayah tersebut.
Saling lapor antar pihak yang bersengketa menegaskan satu hal: sengketa lahan di Lampung Selatan belum berakhir, dan kebenaran kini bergantung pada hasil ploting di lapangan.(MN)
