DaerahHukum & KriminalPadangsidimpuanPemerintahan

Dugaan Korupsi Proyek Atap RSUD Padangsidimpuan, APH Diminta Periksa PPK


Padangsidimpuan, Jelajahindo.com –
Dugaan korupsi proyek pembangunan atap RSUD Kota Padangsidimpuan bernilai Rp 445 juta yang ditampung dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, APH (Aparat Penegak Hukum) diminta periksa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan direktur CV H. Pasalnya, pekerjaan yang dilaksanakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Kondisi atap bocor mengakibatkan genangan air dilantai atas gedung RSUD Kota Padangsidimpuan tersebut. Apalagi jika terjadi hujan.

Berdasarkan data, uraian pekerjaan mulai dari pekerjaan atap rumah lif yaitu, pasangan batu bata, pekerjaan plesteran dan waterproofing coating lantai aquaproof diduga tidak dilakukan oleh kontraktor. Sebab, tidak ada tanda-tanda pekerjaan aquaproof, ucap aktivis anti korupsi Burhanuddin Hutasuhut kepada wartawan, selasa (16/7/2024)

Burhanuddin juga menjelaskan, rangka hollow yang terpasang ketebalannya diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Sehingga mengakibatkan rangka hollow turun padahal bebannya hanya seng spandek.

Selanjutnya, pekerjaan plumbing yaitu sistem pengeluaran air ke tempat-tempat yang dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap daerah yang dilaluinya. Namun kenyataannya, pekerjaan tersebut dilakukan dengan menyambungkan kembali ke saluran buangan lantai atas gedung RSUD Padangsidimpuan yang sebelumnya sudah rusak, tuturnya.

Pekerjaan pembangunan atap RSUD Kota Padangsidimpuan yang perencanaannnya mengatasi kebocoran lantai atas, justru uang negera yang dibelanjakan untuk proyek tersebut jadi mubazir. Kondisi pekerjaan proyek pembangunan atap RSUD Kota Padangsidimpuan diduga sudah termasuk kegagalan konstruksi karena perencanaan yang tidak benar dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai acuan yang ada. Dalam Undang- Undang nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1999 diancam pidana, katanya.

Ditambahkan Burhanuddin , berdasarkan data LPSE Kota Padangsidimpuan, proyek pembangunan atap RSUD Padangsidimpuan dimenangkan oleh CV H yang beralamat di jalan Nikmat Medan. Namun legalitas perusahaan tersebut memiliki diduga memiliki alamat bodong. Sebab, ada lagi CV Huya yang beralamat di jalan Nikmat Sadabuan. “Kita sudah cek melalui salah-satunya aplikasi LPJK, kantor tersebut berada di jalan Nikmat Medan. Nama direktur CV Huya Rudi Irawan Siregar”, pungkasnya.

Hingga berita ini dinaikkan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek Pembangunan Ata RSUD Kota Padangsidimpuan Chairul Amri, ST, selaku yang paling bertanggungjawab terhadap proyek tersebut belum berhasil dikonfirmasi.
(Tim)





Back to top button