Himbauan Bupati Boltim Tentang Gratifikasi yang Ditujuhkan Kepada Seluruh ASN Menjelang Lebaran
Boltim, Jelajahindo.com – Himbauan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terkait Gratifikasi dilingkungan Pemerintahan Daerah setempat, tertuang dalam Surat Bupati Nomor 10/BMT/71/III/2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di lingkungan Pemkab Boltim.
Dalam surat tersebut, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto S.Sos M.Si, mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara dan pegawai ASN, agar tidak menerima atau pun meminta gratifikasi baik berupa uang mau pun barang lainnya.
Ada pun, dalam surat ini Bupati Boltim juga berpesan, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, berkaitan perayaan Hari Raya, seluruh Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemkab Boltim wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak meminta, memberi dan menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
“Dan tidak memanfaatkan perayaan Hari Raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana,” demikian pesan Bupati dalam surat himbauan tersebut.
Bupati menerangkan, jika permintaan dana dan/atau hadiah Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
Selain itu, dirinya menjelaskan bila penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, serta pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kantor Inspektorat Daerah disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
“Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” pungkasnya.
Sebagai catatan, untuk akses informasi lebih lanjut tentang mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada https://gol.kpk.go.id.
Penulis : Redaksi
