Oleh : Koko Priemajaya (Pemerhati sosial & politik)
Memilih nakhoda baru untuk Perumda Tuah Sepakat pasca-prahara hukum yang menimpa inisial VK bukan sekadar mengisi kursi kosong dalam struktur organisasi, namun lebih kepada upaya penyelamatan darurat. Jika kita mengibaratkan perusahaan daerah ini sebagai sebuah kapal, maka kondisinya saat ini sedang mengalami kebocoran lambung yang cukup serius.
Tentu kita sepakat bahwa tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor menggunakan sapu yang berlumuran lumpur. Kompetensi teknis seperti gelar akademis yang mentereng atau rekam jejak bisnis yang sukses memang penting, namun itu berada di urutan kedua.
Figur baru ini harus datang dengan “tangan yang bersih.” Artinya tidak tersandera oleh kepentingan politik tertentu, berintegritas dan yang utama memiliki keberanian moral untuk melakukan audit total terhadap kekacauan yang ditinggalkan rezim sebelumnya.
Masalah klasik di perusahaan daerah sering kali bukan terletak pada ketidaktahuan pengelola, kerancuan administrasi sering terjadi karena longgarnya pengawasan diantaranya Dewan Pengawas serta lembaga legislatif yang merupakan “Dapur” segala kebijakan, dimana hal tersebut tentunya akan menjadi beban baru gaya lama bagi siapapun yang dipilih nanti, bukan tidak mungkin akan mendapatkan nasib yang serupa mewakafkan sisa umur di lembaga permasyarakatan.
Ada beberapa contoh untuk kasus tersebut diatas seperti halnya kasus PDAM Kota Makassar (2023-2025) yang melibatkan mantan Walikota Makassar (KPM) sebagai saksi, dimana penetapan penggunaan laba perusahaan oleh dirut yang diduga tidak prosedural dan kurang efektif namun disetujui oleh yang bersangkutan.
Maka tidak terlalu naif jika kita mengharapkan figur Dirut Tuah Sepakat berikutnya adalah seseorang yang mengerti dan mampu berkata “Tidak” terhadap hal – hal yang akan bertabrakan dengan aturan main (GGC – Good Corporate Governance).
Jika melihat kondisi Perumda Tuah Sepakat saat ini maka tidak berlebihan jika Kita berharap sosok “Tangguh”. Seseorang yang tetap berdiri kokoh di antara kepentingan politik dan profesionalisme perusahaan, sosok yang mampu bertengkar fikiran dengan otoritasnya demi kebaikan bersama.
Akhirnya tentu kita setuju bahwa BUMD merupakan bagian dari sebuah kesatuan di lini eksekutif, wajah BUMD merupakan representasi pemerintahan daerah, maka secara rill ia ikut berperan serta menentukan bagaimana kepemimpinan hari ini akan dikenang dikemudian hari. (Red.)
