Inspektorat Bohong Soal Pemeriksaan Kades Ulak Kerbau Baru, Kasus Ini Nampak Ditutupi!!
Ogan Ilir, Jelajahindo.com – Rencana pemeriksaan Kepala Desa Ulak Kerbau Baru terkait dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024, untuk proyek pembangunan jalan di Desa Suka Pindah, yang dijadwalkan pada Senin 14 Oktober ini hari, ternyata batal.
Sungguh disayangkan, kalau janji Inspektorat Ogan Ilir tentang pemeriksaan Kades Ulak Kerbau Baru tersebut kini justru dipenuhi dengan ketidakpastian.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Inspektur pembantu investiga Inspektorat Ogan ilir, M. Hadi, ketika dijumpai awak media ini, menerangkan kalau surat pemanggilan terkait pemeriksaan Kades Ulak Kerbau Baru belum terbit.
“Kepala desa memang direncanakan dipanggil hari ini, tapi sampai saat ini surat resmi pemanggilannya belum ada. Suratnya masih di Inspektur,” ujar M. Hadi yang nampak gelisah saat menjawab pertanyaan media.
Di samping itu, sikap Inspektur Ibnu Hardi, saat itu juga sanggat disanyangkan. Ibnu nampak menghindari media ketika hendak dijumpai Senin ini hari. Kepada media, Ibnu menyebutkan kalau ada agenda zoom yang tidak bisa ditinggalkan.
Selain itu, Sikap menghindar ini memicu spekulasi, apakah ada upaya untuk menutupi sesuatu terkait proses pemanggilan atau perkembangan kasus ini. Ibnu pula tak ingin bersuai dengan media, ia malah memerintahkan M. Hadi untuk memberikan keterangan.
Diketahui, bahwa Kades Ulak Kerbau Baru sendiri bukanlah sosok baru dalam daftar pemeriksaan Inspektorat. Pada awal tahun 2024, ia sempat menjadi ‘pasien’ yang terlibat viralnya Poto asusila, tidak senonoh kepada seseorang yang diduga sebagai selingkuhannya.
Lepas dari itu, menurut Hadi kalau Kasus tersebut berakhir dengan teguran ringan dari Inspektorat. Namun, riwayat ini semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap penanganan kasus-kasus yang melibatkan Kepala Desa tersebut.
“Ya, kemarinkan juga ada perbuatan asusila. itu pun kami yang memeriksa. Sanksinya hanya berupa teguran,” ungkap Hadi.
Tindakan Inspektorat yang terkesan lamban dan kurang tegas ini, justru dikhawatirkan akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Di sisi lain, Inspektorat Ogan Ilir seharusnya dapat segera memberikan kejelasan serta memperlihatkan komitmennya dalam menangani kasus-kasus seperti ini secara transparan dan profesional.
Ketegasan dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas ini, sekaligus memastikan bahwa dugaan penyimpangan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan transparan.
Penulis : Redaksi
