Rahman Salehe, Issu Panang Bukan Ladang Politik Pemerintah Daerah Hadir dan Pikirkan Nasib Warga Dusun Lima Panang
BOLTIM Sulawesi Utara — Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahman Salehe, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang beredar di media sosial yang seolah-olah menyebutkan isu Panang sedang digiring ke ranah politik.
Rahman menegaskan dengan tegas bahwa perjuangan warga Dusun Lima Panang bukan urusan menjatuhkan pemerintahan, melainkan hak rakyat untuk dibela oleh mereka yang dipilih rakyat.
“Terhadap pemberitaan yang beredar di media sosial terkait isu Panang yang seolah-olah isu ini digiring ke politik, saya politisi dari Fraksi PDIP, ingin menyampaikan: masyarakat berhak meminta kepada pemerintah daerah,” ujar Rahman Salehe, Rabu (26/08/2026).
Rahman menekankan bahwa persoalan ini bukan soal siapa pemimpin terdahulu dan siapa pemimpin sekarang. Yang terpenting, adalah mereka yang dipilih oleh rakyat memiliki kewajiban membela rakyat, bukan sebaliknya.
“Ini bukan tentang siapa pemimpin terdahulu dan pemimpin sekarang. Namun kita yang dipilih rakyat pantas membela rakyat, bukan membangun issu bahwa ini adalah ladang untuk politik menjatuhkan pemerintahan yang sekarang,” tegas Rahman.
Ia mengingatkan bahwa menyuarakan aspirasi warga yang merasa hak-haknya terabaikan bukanlah tindakan politisasi masalah atau upaya menjatuhkan pihak berwenang. Justru itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap wakil rakyat.
“Jangan jadikan suara rakyat yang meminta keadilan ini sebagai bahan tuduhan politik menjatuhkan pemerintahan. Kami tidak sedang menjatuhkan siapa pun. Kami sedang berdiri bersama rakyat yang membutuhkan perlindungan,” jelasnya.
Yang menjadi perhatian utama Rahman, lanjutnya, adalah agar pemerintah daerah benar-benar hadir, turun ke lapangan, dan memikirkan nasib warga Dusun Lima Panang yang telah puluhan tahun mengais rezeki di tanah leluhur mereka.
“Yang menjadi perhatian kita bersama adalah agar pemerintah daerah hadir dan memikirkan nasib warga Dusun Lima Panang. Tanah itu sudah menjadi tempat mereka hidup, mencari nafkah, dan membesarkan anak-anak secara turun-temurun. Sudah sepantasnya pemerintah hadir, bukan berpaling,” ungkap Rahman.
Rahman kembali menegaskan bahwa warga Panang tidak menuntut hal yang tidak masuk akal. Mereka hanya meminta pengakuan dan perlindungan atas tanah yang telah menjadi hidup mereka.
“Masyarakat berhak bertanya, berhak meminta, dan berhak menuntut agar pemerintah daerah hadir di tengah-tengah mereka. Bukan dengan tuduhan politik, melainkan dengan solusi nyata yang menyejahterakan rakyat Panang,” tutupnya.
(Andry)
