Pose Akrab Kader PDIP sekaligus Ketua DPRD Bolmut di Acara Keluarga Ahmad Ali Tuai Sorotan, Publik Pertanyakan Sikap Politik
Bolmut, Sulawesi Utara – Pose akrab Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dewi Zandra Astuti Mondo, dalam sebuah acara pernikahan keluarga Ahmad Ali, menjadi perhatian dan perbincangan di ruang publik, Jumat 28/08/2026.
Dalam foto yang beredar di media sosial, Dewi Zandra Astuti Mondo terlihat bersama sejumlah tamu undangan. Salah satu foto memperlihatkan dirinya berpose bersama Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang telah diberhentikan dari keanggotaan PDI Perjuangan.
Kehadiran Dewi Zandra dalam acara tersebut turut menjadi sorotan karena dirinya merupakan kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPRD Bolmut.
Sementara itu, Ahmad Ali merupakan salah satu figur politik nasional yang kini berada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam perjalanan politiknya, Ahmad Ali juga beberapa kali menyampaikan kritik terhadap PDI Perjuangan dalam berbagai isu politik nasional.
Kondisi tersebut membuat foto Dewi Zandra bersama Joko Widodo di acara keluarga Ahmad Ali dinilai tidak berempati terhadap status politik dirinya khususnya di tengah dinamika politik antara sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang dan posisi politik berbeda.
Namun demikian, kehadiran seorang pejabat publik dalam acara pernikahan atau kegiatan sosial tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap sikap politik pihak yang menggelar acara.
Pertanyaan publik kemudian mengarah pada konteks foto tersebut. Apakah pose tersebut sekadar bentuk silaturahmi dan penghormatan antarsesama tamu, atau terdapat makna politik tertentu di balik pertemuan tersebut?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dewi Zandra Astuti Mondo mengenai konteks foto maupun alasan kehadirannya dalam acara tersebut.
Sebagai pejabat publik sekaligus kader partai politik, setiap aktivitas di ruang publik tentu berpotensi mendapatkan perhatian masyarakat. Terlebih, posisi Ketua DPRD melekat dengan institusi yang dipimpinnya sehingga setiap penampilan publik dapat menimbulkan beragam persepsi.
Meski demikian, publik tetap perlu melihat persoalan tersebut secara proporsional dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan politik hanya berdasarkan sebuah foto.
Pada akhirnya, publik dipersilakan menilai sendiri apakah pertemuan dan pose tersebut merupakan bagian dari pergaulan sosial biasa dalam sebuah acara keluarga, atau memiliki arti lain dalam dinamika politik.
Hingga kini, belum ada pernyataan yang mengonfirmasi adanya agenda atau kepentingan politik tertentu di balik foto tersebut. (Marko)
