Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Jadi Fokus Rakor Pengawasan Peran Gubernur, Plt. Kajati Sulut Hadir Bersama Komisi II DPR RI
MANADO — Penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Rapat membahas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Malangkay, S.H., M.H., hadir mewakili Gubernur Yulius Selvanus untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah provinsi serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi II DPR RI.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD Sulut, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo mengatakan, Kehadiran unsur kejaksaan dalam forum ini menegaskan komitmen penguatan koordinasi lintas lembaga, terutama dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan akuntabel.
“Bahwa tata kelola yang baik tidak hanya diukur dari pencapaian program, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai sangat strategis untuk mengantisipasi risiko hukum sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.” Ucapnya.
Ia juga menambahkan, Melalui koordinasi yang terjalin, diharapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah semakin terarah.
“memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara.” Tutupnya.
(Andry)
