Sinar Transparansi dari Ranah Minang: Dua Tahun Jejak Pengabdian Musfi Yendra
Di tengah deru zaman yang menuntut segalanya serba cepat, ada satu nilai yang seringkali terlupakan namun menjadi fondasi utama kehidupan bernegara yakni Kepercayaan.
Bagi Musfi Yendra, menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat periode 2024–2026 bukan sekadar menjalankan amanah regulasi, melainkan sebuah ikhtiar batin untuk meruntuhkan sekat antara rakyat dan penguasa melalui transparansi.
Selama dua tahun terakhir, jejak langkah Musfi bukan hanya soal angka dan piagam, melainkan tentang menghidupkan kembali ruh keterbukaan di ranah Minang.
Perjalanan ini dimulai pada tahun 2024 dengan sebuah langkah sistematis. Musfi menyadari bahwa keterbukaan tidak bisa dipaksakan dari atas, melainkan harus tumbuh sebagai kesadaran. Dari 211 badan publik yang mulai tertib melapor, hingga lahirnya 2.000 Duta Keterbukaan Informasi, Musfi sedang menitipkan masa depan pada tangan pelajar, mahasiswa, dan pegiat sosial. Ia ingin memastikan bahwa anak muda Sumbar tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pengawal demokrasi yang cerdas.
Bahkan di tingkat nasional, nama Sumatera Barat harum melalui prestasi nagari-nagari kecil seperti Nagari III Koto Aur Malintang, Simalanggang, dan Malampah Barat. Ini adalah bukti nyata bahwa transparansi bisa lahir dari surau dan balai adat, menyentuh nadi masyarakat yang paling dalam.
Tahun 2025 menjadi saksi bisu sebuah lompatan besar yang sering disebut sebagai momen “pecah telur”. Selama satu dekade, keterbukaan di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sumbar seolah berjalan di tempat. Namun, di bawah kepemimpinan kolektif Musfi dan rekan-rekannya, terjadi lonjakan luar biasa: 15 OPD berhasil meraih predikat Informatif.
Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cerita tentang perubahan budaya kerja.
”Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi komitmen moral untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Musfi dengan nada tenang namun tegas.
Pencapaian ini membawa Sumbar melesat dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional, merangkak naik dari peringkat 21 menuju posisi 10 besar. Sebuah pendakian yang melelahkan namun berbuah manis.
Keberhasilan Musfi juga terlihat dari keberaniannya menyentuh sektor-sektor yang selama ini tertutup. Pembentukan PPID di Bank Nagari setelah 11 tahun penantian, serta keterlibatan KONI dan TVRI, menunjukkan bahwa keterbukaan adalah hak milik semua sektor.
Bagi Musfi, transparansi tidak boleh hanya berhenti di atas kertas laporan yang berdebu di rak kantor.
”Transparansi harus dirasakan, bukan sekadar dilaporkan,” tegasnya. Ia ingin setiap warga yang mengurus dokumen atau mencari informasi merasa dihargai dan dilayani dengan jujur.
Di tengah kesibukan birokrasi, Musfi tidak membiarkan pemikirannya menguap begitu saja. Ia mengabadikan perjuangannya lewat tinta. Sepanjang 2025, ia menulis 61 artikel edukatif dan melahirkan sebuah karya monumental setebal 450 halaman bertajuk “Transparansi Tiga Arah: Islam, Dunia Global dan Indonesia”.
Bagi Musfi, menulis adalah cara ia berdialog dengan masyarakat luas—menjelaskan bahwa dalam Islam pun, kejujuran (siddiq) dan keterbukaan (tabligh) adalah pilar utama.
Meski banyak yang menyebut capaian ini sebagai “Lakek Tangan” (hasil karya) Musfi Yendra, ia tetaplah pribadi yang membumi. Ia selalu menekankan bahwa keajaiban dua tahun ini adalah buah dari kerja keras empat komisioner lainnya, asisten ahli, dan tim sekretariat.
Kini, menatap sisa masa jabatannya di 2026, Musfi tetap konsisten. Dengan persiapan buku keduanya, “Sisi Transparansi”, ia sedang menyusun kepingan-kepingan harapan agar Sumatera Barat tetap menjadi provinsi yang tidak hanya elok alamnya, tapi juga jernih tata kelolanya.
Musfi Yendra telah membuktikan: ketika pintu informasi dibuka, cahaya kepercayaan akan masuk dan menyinari jalannya pembangunan yang lebih adil dan inklusif. (***)
