Tanggamus,(Jelajahindo.com)-Masyarakat penerima bantuan BLT DD Pekon Pariaman, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, mempertanyakan dana bantuan milik mereka selama 3 bulan yang belum dibayarkan. Rabu (3/06/2024).
Setelah bermasalah dengan anggaran dana desa tahun 2023, kini giliran ditahun 2024, Purwanto selaku kepala Pekon Pariaman, kembali membuat kekisruhan .
Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang anggota KPM BLT DD Pekon Pariaman yang ditemui oleh awak media beberapa hari yang lalu.
Ia mengatakan bahwa, sudah 3 bulan ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD milik mereka tak kunjung juga dibagikan oleh Pemerintah Pekon Pariaman.
Adapun dana bantuan yang belum diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Â yaitu terhitung sejak bulan April, Mei dan Juni tahun 2024.
Masih menurutnya, saat ini KPM BLT DD yang ada Pekon Pariaman berjumlah 30 orang, dengan bantuan yang diterima sebesar 300 ribu rupiah perbulannya.
Jadi jika dihitung dalam setiap bulannya maka BLT DD Pekon Pariaman berjumlah 9 juta rupiah, sementara untuk total dana anggaran selama 3 bulan sebesar 27 juta rupiah.
“Kami heran kenapa sudah bulan juli bantuan BLT belum juga dibagikan oleh Kepala Pekon,” ujar salah satu anggota KPM.
“Padahal untuk pekon yang lain sudah dibagikan, kami menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan BLT di Pariaman,” cetusnya lagi.
Selain itu juga dia menambahkan, jika dalam beberapa hari ini dana BLT belum juga dibagikan, maka mereka akan melakukan aksi di Balai Pekon Pariaman, sebagai bentuk protes untuk mempertanyakan kenapa bantuan itu belum dibagikan.
“Jika tidak segera dibagi, kami para anggota KPM BLT DD Pariaman akan segera melakukan aksi protes ke Balai Pekon, untuk mempertanyakan tentang bantuan tersebut,” tutupnya.
Tak sebatas itu saja, aksi protes yang akan digelar juga mendapat sambutan baik dari masyarakat di berbagai dusun, untuk mempertanyakan tentang transparasi pengelolaan dana desa di tahun 2023 dan 2024.
Masyarakat menilai sejak di pimpin oleh purwanto, untuk penggunakan dana desa sudah tidak jelas peruntukannya, bahkan dalam pelaksanaan kegiatan cenderung mengabaikan sistem skala prioritas dan Padat karya Tunai Desa ( PKTD).
Banyak anggaran kegiatan Pekon Pariaman yang bersumber dari dana desa, tetapi tidak melalui hasil musyawarah desa serta pembahasan dengan masyarakat.
Ratusan juta dana desa Pekon Pariaman mengalir begitu saja tanpa ada kepastian azas manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat, sehingga terkesan mubazir dan sia-sia.
Atas dasar hal itulah, masyarakat menilai bahwa Purwanto selama ini telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Pekon Pariaman, karena tidak dapat mengelola anggaran keuangan pekon secara baik dan benar. (MN/Red
