Oleh: Koko Priemajaya
(Politisi muda Partai Nasdem Tanah Datar dan Pemerhati Sosial).
Sebagai seseorang yang pernah menempuh pendidikan sastra sekaligus penikmat buku dan pemberitaan—baik daring maupun cetak—saya memiliki kepekaan tersendiri terhadap diksi yang digunakan dalam sebuah narasi.
Hari ini, saya kembali membaca sebuah link berita yang masuk ke akun whatsapp saya, di mana masyarakat kembali diminta untuk “bijak”. Seingat saya, sudah dua kali dalam bulan ini narasi serupa dilontarkan. Pertama, masyarakat diminta bijak menilai kinerja. Kedua, hari ini masyarakat diminta bijak menyikapi berita hoaks.
Permintaan tersebut sebenarnya masih dalam koridor kewajaran. Namun, dalam pandangan saya, narasi ini menjadi kurang efektif dan terdengar klise, apalagi jika dibenturkan dengan kondisi riil masyarakat hari ini yang merasakan langsung sulitnya keadaan di lapangan.
Terkait isu hoaks yang dikeluhkan, entah berita mana yang sedang menerpa sang pemimpin, saya pribadi belum menemukannya. Berdasarkan keyakinan dan hasil penelusuran saya terhadap berbagai berita yang saya konsumsi, mayoritas memenuhi unsur jurnalistik: lokasi jelas, narasumber kredibel, dan pokok persoalannya terurai (meski mungkin ada yang terlewat oleh saya).
Selanjut nya berdasarkan keyakinan saya, Hoaks didefinisikan sebagai berita bohong. Jika label “berita hoaks” tersebut ditujukan kepada produk jurnalistik (media daring atau cetak), maka respons yang paling tepat bukanlah sekadar imbauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap warga negara—termasuk pejabat—memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi. Gunakanlah mekanisme elegan tersebut untuk membantah data dengan data.
Namun, jika yang dimaksud “berita hoaks” adalah unggahan liar di media sosial (seperti Facebook, Instagram, atau TikTok), langkah responsif pun tetap tersedia. Jika unggahan dianggap merugikan dan memenuhi unsur pidana, mekanisme hukum bisa ditempuh dengan bukti yang cukup.
Sebaliknya, jika kritik di media sosial itu dirasa ada benarnya, maka narasi yang bersifat introspektif justru akan terdengar jauh lebih berkelas daripada sekadar defensif.
Terlepas dari polemik ini, saya meyakini 1000% bahwa pemimpin daerah sejatinya adalah orang-orang cerdas. Sayangnya, ada beberapa indikator yang—menurut pandangan saya—menutupi kecerdasan tersebut sehingga tidak terepresentasikan dengan baik ke hadapan publik.
Mungkin, di opini berikutnya, kita akan bedah lebih detail mengenai indikator-indikator yang menghambat komunikasi publik tersebut.
Batusangkar, 26 Januari 2026
